Author: Nasyawana Ladita Agustine

Belakangan ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat luas banyak mendapat sorotan. Program ini diharapkan bisa membantu pemenuhan gizi terutama bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu, mengurangi angka stunting, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan MBG berpotensi memunculkan limbah makanan dalam skala besar apabila distribusi, konsumsi, dan pengelolaan makanan tidak dilakukan secara bijak. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari penerima manfaat, pengelola, hingga komunitas lokal untuk memastikan makanan yang disediakan benar-benar bermanfaat, bukan menjadi beban. Melalui pengelolaan surplus dan sisa makanan, edukasi konsumsi bijak, serta kolaborasi dalam distribusi atau daur ulang program makan bergizi gratis dapat dijalankan tanpa memperbesar problema food waste. 

Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2024 dinyatakan munculnya tantangan serius berupa potensi timbulan limbah makanan (food waste) yang bisa mencapai 1,1 hingga 1,4 juta ton per tahun. Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari total timbulan food waste dari program makan bergizi gratis, sekitar 451.000 sampai 603.000 ton tergolong sebagai edible food waste, yaitu sisa makanan yang masih layak dikonsumsi. Sementara itu, sisanya sekitar 671.000 sampai 896.000 ton masuk kategori inedible food waste, makanan yang sudah tidak bisa dikonsumsi manusia. Meski demikian, makanan sisa ini tidak selalu sia-sia, bagian yang tidak layak dikonsumsi masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kompos, atau pupuk organik. Untuk memaksimalkan pemanfaatannya, Bapanas menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi sirkular berbasis kerangka 9R (Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle) supaya sisa makanan bisa dikelola secara berkelanjutan tidak menjadi beban lingkungan maupun ekonomi. 

Penyebab MBG Berakhir Menjadi Food Waste

Meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk menjamin asupan gizi bagi siswa, dalam pelaksanaannya ternyata tak lepas dari tantangan serius di lapangan. Berikut beberapa faktor, mulai dari selera, distribusi, hingga pengelolaan sisa makanannya yang dapat membuat program ini berujung menyumbang food waste.

1. Perbedaan Preferensi Makanan
   Perbedaan selera makan menjadi salah satu penyebab utama anak-anak kadang tidak menghabiskan makanan mereka. Beberapa menu dalam program MBG dinilai kurang menarik bagi sebagian siswa, misalnya sayuran, telur rebus, buah yang bertekstur lembek seperti semangka, atau makanan dengan bumbu ringan dan kadar garam rendah. Meskipun menu tersebut sehat, ketidaksukaan terhadap rasa atau teksturnya membuat banyak makanan berakhir terbuang begitu saja.
   
2. Kesegaran & Distribusi Makanan
   Isu lain yang sering muncul adalah soal kesegaran makanan. Sayur dan buah menjadi jenis makanan yang paling cepat rusak tekstur, bau, atau warnanya saat waktu makan siang tiba, terutama ketika makanan sudah lama disimpan atau tidak cukup didinginkan setelah dimasak. Hal ini diperparah karena dalam skenario program, dapur penyedia harus menyiapkan 2.000–3.000 porsi makanan setiap hari dan mendistribusikannya ke banyak sekolah dalam radius sekitar lima kilometer. Produksi dalam skala besar ini membuat kebersihan, mutu, dan konsistensi tiap porsi makanan menjadi tantangan tersendiri.
   
3. Sistem Pengelolaan Sisa Makanan
   Dalam hal ini, banyak sekolah belum memiliki sistem pengelolaan sisa makanan yang efektif. Sebenarnya pihak sekolah dapat bekerjasama dengan peternak lokal atau peternak maggot untuk mengubah sisa makanan menjadi pakan ternak. Namun ternyata, sisa makanan justru dibuang begitu saja sehingga menambah beban sampah di sekolah dan lingkungan sekitar.
   

Cara Mengatasi Food Waste dari Program MBG

Setelah memahami penyebab food waste dari program MBG, penting bagi semua elemen masyarakat untuk bersinergi dalam meminimalisir food waste dari program MBG. Berikut beberapa strategi nyata yang bisa dijalankan oleh masyarakat untuk menekan food waste melalui program makan bergizi gratis. 

1. Edukasi Gizi dan Kesadaran Konsumsi Individu

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses edukasi untuk memahami nilai gizi, menghargai makanan, dan menyadari bahwa makanan tidak boleh dianggap enteng. Pendekatan partisipatif ini membantu mengurangi perilaku boros dan mendorong konsumsi bijak. Di lingkungan sekolah atau dapur kolektif, penting dilakukan sosialisasi supaya penerima MBG dan pengelola memiliki kesadaran yang sama untuk menghabiskan makanan, tidak membuang secara sembarangan, dan menghormati nilai makanan sebagai kebutuhan dasar. Siswa diberikan edukasi dan motivasi melalui video edukasi atau reward (seperti stiker pencapaian) untuk mendorong mereka tidak menyisakan makanan.

2. Kolaborasi dan Inovasi Komunitas dengan Pemerintah atau Organisasi Sosial

Untuk memastikan MBG berhasil sekaligus tidak memunculkan masalah food waste, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas lokal, dan organisasi sosial menjadi sangat penting. Keterlibatan berbagai pihak dapat memudahkan pengawasan, distribusi ulang surplus, edukasi, dan pengelolaan limbah.

• Bank makanan dan redistribusi makanan berlebih: komunitas dapat bekerja sama dengan sekolah, dapur umum, dan lembaga sosial untuk mendistribusikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan, sehingga makanan tidak terbuang sia-sia. Model seperti ini sudah banyak diterapkan dalam gerakan “food rescue” atau “food sharing” di berbagai kota. Sistem distribusi surplus ini tidak hanya membantu mencegah limbah, tetapi juga memperluas manfaat sosial.
• Pengelolaan sisa makanan yang sudah tidak layak konsumsi menjadi kompos (untuk inedible food waste) melalui pelatihan dan workshop, sesuai komitmen pemerintah dalam menekan food loss dan food waste.

3. Pengelolaan Sisa & Limbah Makanan Secara Berkelanjutan

Limbah dapur atau sisa makanan yang tidak bisa dikonsumsi lagi (misalnya kulit sayur, tulang, bagian yang rusak) sebaiknya dikelola dengan baik, dapat diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau bioenergi. Ini bagian dari prinsip ekonomi sirkular, yaitu mengubah limbah menjadi nilai guna bagi lingkungan.

4. Menumbuhkan Kultur Menghargai Makanan

Penting untuk menanamkan nilai bahwa makanan adalah hak sekaligus tanggung jawab. Bukan hanya dikonsumsi, melainkan juga dihargai dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, dengan mendorong masyarakat dan penerima MBG untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan menghabiskan makanan. Jika ini menjadi norma sosial, baik di rumah, sekolah, maupun komunitas, maka potensi food waste dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kepedulian lingkungan dan solidaritas sosial.

5. Evaluasi Berkala

Perlu adanya sistem kontrol kualitas (QC) dan mekanisme pelaporan berkala (misalnya, setiap 2 minggu) untuk memantau bahan baku, makanan yang didistribusikan, dan evaluasi sisa makanan di sekolah, guna mengidentifikasi menu atau porsi yang sering tersisa dan segera mengganti menu tersebut supaya lebih diminati.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, masyarakat dan pelaksana program MBG dapat memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

• Mengurangi limbah makanan dengan mendaur ulang atau mendistribusikan surplus maupun sisa makanan.
• Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui makanan bergizi dari MBG yang bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama yang membutuhkan.
• Mengurangi tekanan terhadap lingkungan karena pengelolaan organik yang bijak dapat mengurangi sampah, mengurangi emisi, dan menghemat sumber daya.
• Memperkuat solidaritas sosial dan rasa kemanusiaan yang tinggi karena berbagi makanan bermakna memberi harapan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya memiliki potensi besar untuk menjamin asupan gizi, memperkuat ketahanan pangan, dan meratakan akses pangan sehat bagi masyarakat luas. Namun, tanpa kesadaran bersama dan pengelolaan yang tepat, program ini malah berisiko menciptakan food waste dalam skala besar. Oleh karena itu, masyarakat, termasuk penerima manfaat, komunitas lokal, dan penyelenggara program MBG memiliki peran penting untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis benar-benar dimanfaatkan secara bijak. Dengan komitmen menjalankan langkah sederhana namun konsisten seperti pendistribusian surplus makanan, edukasi konsumsi, pengelolaan limbah, serta membangun kebiasaan menghargai makanan, MBG dapat menjadi solusi tidak hanya untuk meningkatkan gizi dan pemerataan pangan, tetapi juga untuk keberlanjutan lingkungan dan sosial. 

Sumber:

Komara, C. P., Pitriani, S., Silvya Sari, D., & Yulianti, D. (2025). Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Krisis Food Waste. E-SOSPOL, 12(2), 379–391. https://doi.org/10.19184/e-sospol.v12i2.53789 

Panggabean, R., Simamora, H., Xandya, P., Lipu, B., & Prima, L. (2025). Mengoptimalkan pemenuhan gizi anak dan mencegah sampah pangan dari program makan bergizi gratis. WRI Indonesia. Diakses tanggal [28 November 2025], dari https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengoptimalkan-pemenuhan-gizi-anak-dan-mencegah-sampah-pangan-dari-program-makan-bergizi

Perkumpulan IDEA. (2025). MBG: Ledakan Food Waste, Food Circularity Jadi Jawaban. Perkumpulan IDEA. Diakses tanggal [28 November 2025], dari https://perkumpulanidea.org/2025/09/24/mbg-ledakan-food-waste-food-circularity-jadi-jawaban/

Rahamah, T. W. (2025). Food Waste Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Capai 1,4 Juta Ton Per Tahun, Bapanas Dorong Ekonomi Sirkular. Rubic News. Diakses tanggal [28 November 2025], dari https://www.rubicnews.com/berita/45315240696/food-waste-program-makan-bergizi-gratis-berpotensi-capai-14-juta-ton-per-tahun-bapanas-dorong-ekonomi-sirkular

Ralali.com. (2025). Mencegah Food Waste di Sekolah: Peran Food Tray dalam Mengukur Porsi Makanan MBG. Diakses tanggal [28 November 2025], dari https://www.ralali.com/blog/food-tray/mencegah-food-waste-di-sekolah-peran-food-tray-dalam-mengukur-porsi-makanan-mbg/

Sibuea, P., & Panjaitan, D. (2024). Mereduksi makanan berlebih untuk kedaulatan pangan. Jurnal Riset Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (RETIPA), 5(1), 19–30. https://doi.org/10.54367/retipa.vi.4345

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan besar terkait Food Loss and Waste (FLW). Data selama dua dekade (2000-2019) menunjukkan bahwa timbulan FLW tahunan berkisar antara 23 hingga 48 juta ton, yang setara dengan 115–184 kg per kapita per tahun. Angka ini sangat mengkhawatirkan, mengingat volume makanan yang hilang dan terbuang tersebut berpotensi memberi makan sekitar 29% hingga 47% dari populasi Indonesia, atau setara dengan 61 hingga 125 juta jiwa. Tingginya angka ini turut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil limbah pangan terbesar di Asia Tenggara dan berada di peringkat keempat secara global per tahun 2021. Dampak kerugian FLW di Indonesia bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Dampak Multidimensi FLW 

Pertama, dari segi ekonomi, potensi kehilangan yang ditimbulkan oleh FLW diestimasikan mencapai Rp 213 hingga 551 triliun per tahun. Jumlah ini setara dengan 4% hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa kehilangan ekonomi terbesar terkonsentrasi di sektor tanaman pangan, terutama kategori padi-padian, dengan kerugian berkisar antara Rp 88-155 triliun per tahun. Kedua, FLW memiliki dampak serius terhadap lingkungan melalui kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK). Limbah pangan menyumbang sekitar 7,29% dari total emisi GRK nasional setiap tahun. Ketiga, meskipun terjadi pemborosan pangan yang masif, masih banyak penduduk yang menghadapi kerawanan pangan. Nilai nutrisi dari makanan yang terbuang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu gizi bagi jutaan orang.   

Tujuan dan Garis Besar Kebijakan Penanganan FLW

Kebijakan penanganan FLW Indonesia berfokus pada intervensi di lima tahap rantai pasok pangan, yaitu: (1) produksi, (2) pasca-panen dan penyimpanan, (3) pemrosesan dan pengemasan, (4) distribusi dan pemasaran, dan (5) konsumsi. Dalam rangka memastikan upaya ini berhasil, pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi multi-sektor atau pentahelix (Academics, Business, Community, Government, and Media/ABCGM). Badan Pangan Nasional (NFA) dan Bappenas memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan sinergi ini. 

Target Reduksi Nasional: Dari SDG 2030 Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia, sebagai anggota PBB, telah berkomitmen untuk mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target SDG 12.3 secara spesifik menuntut pengurangan setengah limbah makanan per kapita pada tingkat distribusi dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai pasok (termasuk pasca-panen), yang secara eksplisit menargetkan pengurangan FLW sebesar 50% pada tahun 2030. Meskipun target 50% pada tahun 2030 merupakan target yang signifikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang jauh lebih ambisius dalam konteks Visi Indonesia Emas 2045. Draf Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045 mencakup agenda spesifik yang menargetkan reduksi total FLW hingga mencapai 75% pada tahun 2045. Target 75% ini menyiratkan komitmen kebijakan yang mendalam, termasuk penanganan intervensi hulu (food loss) yang lebih melonjak, jadi tidak hanya fokus pada perubahan perilaku konsumen (food waste). Target 75% ini akan didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan daur ulang sampah organik dan FLW.

Untuk mewujudkan target RPJPN 2045, pengurangan FLW diintegrasikan dalam Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN ES) Indonesia 2025–2045, di mana sektor pangan menjadi salah satu fokus utama. Dalam konteks ini, FLW dipandang sebagai komponen kunci untuk mendukung implementasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon. Pendekatan ekonomi sirkular memastikan bahwa limbah pangan tidak hanya dicegah, tetapi juga dikelola secara optimal, melalui pencegahan, daur ulang, atau pemanfaatan kembali, sehingga mengurangi beban pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan emisi metana yang terkait. 

Peran Penting Badan Pangan Nasional (NFA) dan Kementerian/Lembaga Terkait

Badan Pangan Nasional (National Food Agency / NFA) memiliki peran sentral dalam menekan food waste (limbah pangan) di tingkat distribusi dan konsumsi. NFA menyadari bahwa keberhasilan di sektor hilir sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi pentahelix (ABCGM). NFA bekerja dalam kerangka whole-of-government bersama Bappenas (perencanaan), KLHK (pengelolaan lingkungan dan sampah), Kementan (suplai), serta Kemenko Perekonomian, memastikan bahwa kebijakan FLW terintegrasi di seluruh sektor. Berikut peran kementerian/lembaga utama beserta intervensi kebijakan FLW. 

Lembaga	Fokus	Program/Peran	Sinegi Kebijakan
Bappenas/Kementerian PPN	Perencanaan nasional & basis data	Kajian FLW (baseline 2000-2019) dan integrasi FLW dalam RPJPN/RAN ES	Pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular
Badan Pangan Nasional (NFA)	Distribusi, konsumsi, keamanan pangan	Gerakan Selamatkan Pangan (GSP), revisi PP 86/2019, dan mendorong pengembangan infrastruktur cold chain logistics	Penguatan ketahanan pangan dan kolaborasi pentahelix
Kementerian Pertanian (Kementan)	Produksi dan pasca panen	Bantuan Alsintan, pengawasan GHP hortikultura, dan perlindungan OPT	Peningkatan efisiensi produksi panen
Kementerian LHK (KLHK)	Pengelolaan sampah dan dampak lingkungan	Manajemen sampah organik/FLW di TPA dan penghitungan emisi GRK	Target NDC dan tata kelola lingkungan

Hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan FLW

Tantangan utama dalam mewujudkan target 75% adalah kompleksitas koordinasi antar sektor. Meskipun Bappenas dan NFA memimpin, implementasi yang efektif membutuhkan sinkronisasi antara kebijakan Kementan (Alsintan), NFA (GSP dan Cold Chain), KLHK (pengelolaan sampah), dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, terutama dalam peninjauan ulang regulasi. Kebijakan penanganan FLW yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan komitmen teknis, tetapi juga investasi finansial yang memadai, dukungan publik, dan partisipasi aktif. Selain itu, implementasi solusi FLW skala besar, seperti teknologi  atau sistem pengolahan limbah canggih, terhambat oleh keterbatasan dukungan komersialisasi teknologi. Lingkungan yang mendukung komersialisasi teknologi FLW juga masih terbatas. Meskipun ada peraturan untuk sistem yang mendukung penarikan produk, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih menghadapi dukungan anggaran yang terbatas dan belum memiliki mandat untuk memfasilitasi pendanaan komersialisasi teknologi. Kesenjangan ini berisiko memperlambat tercapainya efisiensi 75% pada tahun 2045.

Dalam hal ini, komitmen politik yang berkelanjutan adalah faktor penentu untuk mengembangkan sistem manajemen FLW yang terintegrasi. Mengingat bahwa potensi kehilangan ekonomi akibat FLW mencapai Rp 213–551 triliun per tahun, investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur dan teknologi FLW pun memiliki Return on Investment (ROI) yang sangat tinggi sehingga diperlukan alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pendanaan internasional, seperti yang telah diterima oleh Bappenas dari Foreign, Commonwealth, and Development Office Inggris perlu diperluas untuk mendukung studi dan implementasi strategi berkelanjutan. 

Potensi Penghematan Ekonomi dan Lingkungan Jika Target 2045 Tercapai

Apabila target reduksi FLW sebesar 75% pada tahun 2045 telah tercapai, maka kemungkinan akan memberikan manfaat ganda bagi pembangunan nasional, antara lain: 

1. Penguatan PDB dan Kesejahteraan

Menghemat ratusan triliun rupiah per tahun, dana tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, secara fundamental memperkuat pilar ekonomi Visi Indonesia Emas.

2. Pengurangan Beban Emisi Gas Rumah Kaca

Mengingat limbah pangan menyumbang 7,29% emisi GRK nasional, reduksi sebesar 75% akan secara signifikan mendukung pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dan mendukung pembangunan rendah karbon. 

Penulis: Nasyawana Ladita Agustine

Sumber:

Badan Pangan Nasional. (2022, 8 September). GRASP 2030: NFA ajak semua pihak kolaborasi tekan Food Loss and Waste (FLW). https://badanpangan.go.id/blog/post/grasp-2030-nfa-ajak-semua-pihak-kolaborasi-tekan-food-loss-and-waste-flw 

Badan Pangan Nasional. (2023, 30 Agustus). Anggota DPR soroti food loss and waste, ini strategi NFA tekan pemborosan pangan. https://badanpangan.go.id/blog/post/anggota-dpr-soroti-food-loss-and-waste-ini-strategi-nfa-tekan-pemborosan-pangan 

Badan Pangan Nasional. (2025, 17 Maret). Rakortas keamanan pangan, Kepala NFA bicara siap dukung revisi PP 86/2019 hingga penegasan beras berkualitas baik yang disalurkan ke masyarakat. https://badanpangan.go.id/blog/post/rakortas-keamanan-pangan-kepala-nfa-bicara-siap-dukung-revisi-pp-862019-hingga-penegasan-beras-berkualitas-baik-yang-disalurkan-ke-masyarakat 

Badan Pangan Nasional. (2025, 8 Mei). Rantai dingin jadi kunci: Badan Pangan Nasional dorong inovasi dan kolaborasi dalam distribusi pangan. https://badanpangan.go.id/blog/post/rantai-dingin-jadi-kunci-badan-pangan-nasional-dorong-inovasi-dan-kolaborasi-dalam-distribusi-pangan 

Cahyani, F. A., Wulandari, P., & Putri, N. A. (2022). Food waste management regulation in Indonesia to achieve sustainable development goals. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 978(1), 012022. https://doi.org/10.1088/1755-1315/978/1/012022 

Food and Agriculture Organization. (2022, 3 September). FAO and MoA start the food loss study in Indonesia. FAO. https://www.fao.org/indonesia/news/detail/FAO-and-MoA-Start-the-Food-Loss-Study-in-Indonesia/en

GRASP. (2022, 7 Juli). BAPPENAS study report: Food loss and waste in Indonesia supporting the implementation of circular economy and low carbon development. GRASP 2030. https://grasp2030.ibcsd.or.id/2022/07/07/bappenas-study-report-food-loss-and-waste-in-indonesia-supporting-the-implementation-of-circular-economy-and-low-carbon-development/ 

Lestari, A. P. (2022, 31 Januari). Kelola mubazir pangan/food loss and waste (FLW) untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular di Indonesia. LCDI. https://lcdi-indonesia.id/2022/01/31/kelola-mubazir-pangan-food-loss-and-waste-flw-untuk-mendukung-pembangunan-rendah-karbon-dan-ekonomi-sirkular-di-indonesia 

Ministry of National Development Planning/BAPPENAS & LCDI. (2021). Study report: Food loss and waste in Indonesia — Supporting the implementation of circular economy and low carbon development. Retrieved from https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/07/Report-Kajian-FLW-ENG.pdf 

United Nations PAGE. (2021). Policy brief: Food loss and waste (FLW) policy scoping. West Java Province, Indonesia. Retrieved from https://www.un-page.org/static/879909312462f954fd117d2a0122f1d3/2021-indonesia-policy-brief-food-loss-and-waste-flw-policy-scoping-west-java-province-en.pdf 

Korea Selatan, sebuah negara yang dikenal dengan industrialisasi pesat dan budaya kuliner yang kaya, telah berhasil meluncurkan sebuah revolusi lingkungan yang menempatkannya sebagai pemimpin global dalam pengelolaan limbah makanan. Data menunjukkan bahwa Korea Selatan mampu mendaur ulang antara 97% hingga 98% limbah makanannya. Pencapaian ini sangat kontras dengan situasi di negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, di mana sekitar 60% dari limbah makanan berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Keberhasilan Korea Selatan bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan sinergi antara regulasi pemerintah yang progresif, partisipasi publik yang masif, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Transformasi ini mengubah limbah makanan dari sekadar masalah lingkungan menjadi sumber daya yang berharga.

Dari Aturan Menjadi Budaya

Kondisi pengelolaan limbah di Korea Selatan pada era 1980-an sangat berbeda dengan saat ini. Industrialisasi dan urbanisasi yang pesat memunculkan masalah sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk penumpukan sampah di TPA. Pada tahun 1996, tingkat daur ulang limbah makanan di negara itu hanya sekitar 2,6%. Menyadari urgensi masalah ini, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah transformatif.

Pada tahun 1995, Korea Selatan memperkenalkan kebijakan Volume-based Waste Fee (VBWF) atau sistem yang dikenal sebagai pay-as-you-throw (PAYT), yang mewajibkan warga untuk membeli kantong sampah resmi. Prinsip dasarnya adalah polluter pays principle (prinsip pencemar membayar), di mana biaya pengelolaan limbah ditanggung oleh penghasil sampah itu sendiri. Namun, kebijakan awal ini tidak sepenuhnya spesifik untuk limbah makanan, yang menyebabkan sekitar 30% limbah makanan masih tercampur dengan sampah umum.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2005 ketika pemerintah secara hukum melarang pembuangan limbah makanan langsung ke TPA. Larangan ini menjadi katalisator bagi inovasi dan memaksa semua pihak untuk mencari solusi pengolahan limbah yang lebih baik. Sebagai evolusi dari kebijakan sebelumnya, pada tahun 2013, sistem Weight-Based Food Waste Fee (WBFWF) mulai diterapkan secara nasional. Sistem ini lebih canggih dan mengenakan biaya berdasarkan berat limbah makanan yang dibuang. 

Prinsip “Bayar Sesuai Volume/Berat” (PAYT/WBFWF)

Sistem pay-as-you-throw (PAYT) adalah jantung dari keberhasilan Korea Selatan. Prinsip ini menciptakan insentif finansial yang kuat bagi individu dan bisnis untuk mengurangi limbah mereka. Warga dikenakan biaya bulanan yang dihitung berdasarkan jumlah sampah yang dibuang. Alternatifnya, mereka harus membeli kantong sampah resmi yang harganya bervariasi tergantung ukuran, seperti kantong 3 liter seharga 300 won atau 20 liter seharga sekitar US$1.5. Sistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan limbah tidak datang dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari evolusi yang dinamis dan terencana. Transformasi ini didorong oleh tekanan sosial yang muncul akibat penumpukan sampah di TPA. Selain insentif finansial, penegakan hukum yang ketat menjadi pilar lain yang tidak kalah penting. Pelanggar yang mencampur limbah makanan dengan sampah biasa dapat dikenakan denda dengan besaran yang cukup signifikan untuk mendorong kepatuhan. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi seperti kamera keamanan untuk memantau pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan. Sistem pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas ini berperan penting dalam mengubah kebiasaan masyarakat, dari yang awalnya sulit beradaptasi menjadi rutinitas sehari-hari. 

Pemilihan Sampah yang Terperinci

Selain itu, pemilahan sampah yang terperinci menjadi fondasi dari sistem pengelolaan limbah di Korea Selatan. Sampah dibagi ke dalam lima kategori utama, masing-masing dengan tempat pembuangan yang berbeda. Warga harus memisahkan limbah makanan dari sampah umum, material daur ulang (seperti kertas, kaca, dan plastik), limbah besar, dan limbah medis. Mekanisme pembuangan limbah makanan disesuaikan dengan jenis tempat tinggal dan lokasi. Secara umum, ada tiga metode utama yang dapat digunakan:

1. Kantong Sampah Resmi

Warga membeli kantong khusus dan menempatkannya di luar rumah untuk kemudian dikumpulkan oleh dinas kota.  

2. Stiker

Biasanya digunakan oleh bisnis atau untuk wadah sampah yang lebih besar. Stiker khusus ini dibeli dan ditempelkan pada wadah sesuai dengan beratnya.  

3. Mesin dengan Sensor

Ini adalah metode yang paling canggih dan umum ditemukan di gedung-gedung tinggi dan kompleks apartemen. Mesin ini dilengkapi dengan sensor berat dan sistem radio-frequency identification (RFID). 

Penerapan Teknologi yang Mendukung Inovasi Pengelolaan Food Waste

Penerapan teknologi canggih seperti RFID adalah kunci yang menghubungkan kerangka konseptual pay-as-you-throw dengan implementasi praktis yang efisien. Mesin-mesin pengumpul limbah elektronik ini secara akurat menimbang sampah, mencatat data ke unit individu atau rumah tangga, dan mengirimkan tagihan secara otomatis di akhir bulan. Tanpa kemampuan untuk mengukur dan menagih biaya per individu, insentif finansial tidak akan bekerja secara efektif. Selain itu, truk-truk pengumpul juga dilengkapi dengan RFID untuk menimbang kontainer limbah besar dan memastikan akuntabilitas di setiap tahap. Sinergi antara kebijakan insentif dan teknologi pendukung inilah yang membuat sistem Korea Selatan dinilai begitu efektif. 

Sistem pengelolaan limbah makanan di Korea Selatan tidak berakhir pada pengumpulan, tetapi meluas hingga pengolahan dan penciptaan nilai baru. Sisa-sisa makanan yang terkumpul tidak dibuang sia-sia, melainkan didaur ulang menjadi produk bernilai. Hal ini mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular pada skala nasional, mengubah limbah dari masalah menjadi sumber daya berharga. Jalur pengolahan utama adalah konversi limbah makanan menjadi pakan ternak. Produk-produk daur ulang ini langsung kembali ke sektor pertanian dan peternakan, menciptakan siklus nutrisi yang efisien dan berkelanjutan. Sisa makanan yang berhasil didaur ulang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pakan ternak (49%), pupuk (25%), dan produksi biogas (14%). Selain itu, produksi biogas dari limbah organik tidak hanya mengatasi masalah sampah, tetapi juga menghasilkan sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah warga. Dengan ini, Korea Selatan berhasil menciptakan nilai ekonomi dan lingkungan dari limbah sisa makanan. 

Namun, inovasi pengelolaan food waste tersebut sempat dikritik karena mungkin tidak relevan untuk semua negara. Pakar dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Rosa Rolle, menyatakan keraguan apakah sistem ini dapat berhasil di negara-negara dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah. Biaya implementasi infrastruktur canggih seperti mesin RFID dan pusat pengolahan biogas membutuhkan investasi yang signifikan, yang mungkin tidak terjangkau oleh negara berkembang. Kritik ini valid karena keberhasilan Korea Selatan bergantung pada kombinasi faktor yang unik, yakni kemauan politik yang kuat, kemajuan ekonomi, dan partisipasi publik yang tinggi. Oleh karena itu, negara lain perlu menyesuaikan kebijakan berdasarkan konteks lokal, perilaku masyarakat, dan kondisi ekonomi mereka sebelum mencontoh pengelolaan food waste di Korea Selatan. Selain itu, komitmen pemerintah Korea Selatan dalam mengeluarkan kebijakan seperti WBFWF, melarang TPA limbah makanan, dan memberlakukan denda menjadi fondasi yang kuat. 

Inovasi dari Korea Selatan ini dapat memberikan inspirasi penting bagi Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang rendah dan masalah kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci tercapainya transformasi besar (mengubah limbah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan). 

Penulis: Nasya Ladita Agustine

Referensi

detikcom. (2025, 21 Agustus). Resep Sukses Korsel Mendaur Ulang 97% Limbah Makanan. Diakses pada 21 Agustus 2025, dari https://news.detik.com/bbc-world/d-7581960/resep-sukses-korsel-mendaur-ulang-97-limbah-makanan 

Envac Group. (n.d.). Tackling Food Waste: South Korea’s Success Story. Diakses pada 21 Agustus 2025, dari https://www.envacgroup.com/insights/tackling-food-waste-south-koreas-success-story/ 

Kim, J. J. (2024, 26 Agustus). Sukses Kelola Limbah Makanan: Apa yang Bisa Indonesia Pelajari dari Korea Selatan?. Kompasiana. Diakses pada 21 Agustus 2025, dari https://www.kompasiana.com/amdg77/66bac9ac34777c0a3c09e974/sukses-mengelola-limbah-makanan-apa-yang-bisa-indonesia-pelajari-dari-korea-selatan 

Kompas (Lestari KG Media). (2024, 26 Agustus). Korea Selatan Mampu Daur Ulang 98 Persen “Food Waste”, Ini Rahasianya. Diakses pada 21 Agustus 2025, dari https://lestari.kompas.com/read/2024/08/26/150000986/korea-selatan-mampu-daur-ulang-98-persen-food-waste-ini-rahasianya?page=all 

Lee, E., Shurson, G., Oh, S.H., and Jang, J.C. (2024). The Management of Food Waste Recycling for a Sustainable Future: A Case Study on South Korea. Sustainability, 16(2), 854. https://doi.org/10.3390/su16020854 

Pers Pangannews. (2024, 22 Oktober). Menggali Keberhasilan Korea Selatan dalam Pengelolaan Limbah Makanan. Diakses pada 21 Agustus 2025, dari https://pangannews.id/berita/1729559777/menggali-keberhasilan-korea-selatan-dalam-pengelolaan-limbah-makanan 

Wulandari, N. dan Deniar, S.M. (2023). Upaya Negara Korea Selatan dalam Menangani Food Waste (Sampah Makanan). JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 12(2), 112-124. https://doi.org/10.21009/jgg.122.02  

Tahukah kalian bahwa setiap harinya, ratusan porsi makanan berlebih terbuang sia-sia padahal bisa menyelamatkan saudara kita yang kekurangan makanan? Ironisnya, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang food waste terbesar di dunia. Namun, sebenarnya food waste ini bisa dicegah, bahkan diubah menjadi berkah, loh. 

Dua Program Utama BBJ

BBJ hadir untuk mengubah pola tersebut. Melalui dua program utamanya, Food Rescue dan Food Bank, BBJ terus bergerak menyelamatkan food surplus yang masih layak konsumsi dari sektor perhotelan dan industri food and beverage. Kedua program ini dirancang sebagai bentuk intervensi terhadap waste chain pangan, mengubah makanan berlebih yang berpotensi menjadi limbah supaya dimanfaatkan sebagai makanan bergizi bagi masyarakat sekitar. Sepanjang akhir bulan Mei hingga bulan Juni, kontribusi kolektif dari berbagai mitra BBJ adalah menyelamatkan total 105 kg food surplus yang didistribusikan kepada food heroes, baik secara langsung dengan pendistribusian food surplus yang biasa kita lakukan di Podocarpus dan open kitchen langsung ke tempat food heroes, atau secara tidak langsung dengan mengirim food surplus melalui perantara jasa pengantar makanan. 

Berikut rincian kontribusi dari berbagai mitra BBJ, antara lain Holland Bakery, perusahaan frozen food Boyolali, Artotel, Roti Flamboyan 47, Mustika Yogyakarta Resort & Spa, Loving Hut Express, dan masyarakat umum. Food surplus tersebut didistribusikan kepada food heroes mahasiswa dan beberapa yayasan, di antaranya Yayasan Hamba, Yayasan Madania, Yayasan Sayap Ibu, Panti Sosial Tresna Werdha dan RSPA Buah Hati 2.

Mitra	Tanggal Distribusi	Total (kg)	Food Heroes
Holland Bakery	23 dan 30 Mei 2025 serta 5,13, dan 20 Juni 2025	26 kg	Mahasiswa dan RSPA Buah Hati 2
Perusahaan frozen food Boyolali (via open kitchen)	24 dan 31 Mei 2025 serta1 dan 14 Juni 2025	26 kg	Yayasan Madania, Yayasan Hamba, dan Yayasan Sayap Ibu
Artotel	25 Mei 2025 serta1, 8, 15, dan 22 Juni 2025	26 kg	Mahasiswa
Roti Flamboyan 47	30 Mei 2025	6 kg	Panti Sosial Tresna Werdha
Luving Hut Express	8 Juni 2025	1 kg	Mahasiswa
Mustika Yogyakarta Resort and Spa	14 Juni 2025	14 kg	Yayasan Madania
Masyarakat umum	15 Juni 2025	3 kg	Yayasan Sayap Ibu

Setiap kilogram makanan yang diselamatkan BBJ bukan sekadar angka dalam tabel spreadsheet, melainkan harapan nyata yang menyimpan senyuman tulus dari para food heroes. Ini adalah bukti nyata bahwa “food is not waste, it’s blessing”. BBJ menyadari bahwa gerakan ini masih jauh dari kata selesai. Namun, pencapaian tiap bulannya membuktikan bahwa kolaborasi pengelolaan pangan yang bijak antara BBJ dengan para mitra mampu memberikan dampak nyata, seperti berkurangnya potensi limbah organik, peningkatan akses pangan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan minimalisasi krisis pangan. 

Sosialisasi Mengenai Gizi Bersama FK-KMK UGM Sekaligus Pengenalan BBJ dalam Kegiatan Open Kitchen

Selain mendistribusikan food surplus, BBJ juga secara aktif mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu food waste. Melalui edukasi ini, BBJ berharap semakin banyak individu dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan makanan yang bijak dan bergabung dalam gerakan bersama melawan food waste. Salah satunya yaitu kegiatan sosialisasi sekaligus open kitchen yang dilaksanakan di Yayasan Madania, Bantul, Yogyakarta pada hari Minggu, 1 Juni 2025. Sosialisasi ini berupa pengenalan BBJ yang dibawakan oleh Kak Hikmah Rania Rahman selaku Operasional Manager BBJ dan sosialisasi mengenai gizi yang dibawakan oleh Ibu Marina Hardiyanti, S. Gz., M. Sc. selaku Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM. 

Dalam sosialisasi yang dibawakan, BBJ memperkenalkan diri sebagai komunitas yang hadir untuk melawan isu food waste di Indonesia. Dengan berbagi informasi dan cerita inspiratif, BBJ mengajak teman-teman untuk tidak lagi menganggap food surplus sebagai sisa, melainkan sebagai potensi untuk berbagi dan menyelamatkan. Teman-teman Yayasan Madania juga diberikan edukasi mengenai pentingnya berbagi makanan untuk memenuhi kandungan gizi harian per orang untuk mencegah malnutrisi sebab menurut Global Hunger Index (2023), sekitar 733.000.000 orang di dunia mengalami malnutrisi dan kerawanan pangan atau sekitar 9.1% dari populasi dunia. Dalam sosialisasi ini, dijelaskan pula mengenai aspek gizi pada food surplus dan jenis-jenis food surplus bergizi yang dapat dibagikan untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan. 

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan open kitchen sebagai bentuk kontribusi nyata untuk memenuhi kandungan gizi seimbang melalui distribusi food surplus yang diolah terlebih dahulu oleh volunteer BBJ bersama teman-teman Yayasan Madania. Dalam kegiatan ini, BBJ mengolah food surplus dari perusahaan frozen food Boyolali berupa patty ayam dan nugget menjadi beberapa menu masakan. Patty ayam dan nugget merupakan salah satu jenis food surplus bergizi yang termasuk ke dalam sumber protein. 

Canda tawa hangat teman-teman Yayasan Madania mengiringi aksi memasak bersama kali ini. Setiap langkah kecil dalam kegiatan ini bukan sekadar memasak dan berbagi makanan bergizi, tetapi juga membangun jembatan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Kegiatan open kitchen memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekitar, terutama dalam rangka mencegah terciptanya food waste dengan mengolah food surplus yang masih layak konsumsi daripada terbuang sia-sia. 

Penulis : Nasyawana Ladita Agustine

Referensi

von Grebmer, K., Bernstein, J., Wiemers, M., Reiner, L., Bachmeier, M., Hanano, A., Ní Chéilleachair, R., Foley, C., Sheehan, T., Gitter, S., Larocque, G., & Fritschel, H. (2023). 2023 Global Hunger Index: The Power of Youth in Shaping Food Systems. Welthungerhilfe and Concern Worldwide. https://www.globalhungerindex.org