Berbagi Bites Jogja

Author: Shabina Salsabilla Pasaih Putri

  • Dari Ladang ke Konflik: Krisis Pangan di Tengah Perang

    Dari Ladang ke Konflik: Krisis Pangan di Tengah Perang

    Krisis Pangan. Sumber: stock.adobe.com

    Makanan, yang selama ini kita anggap sebagai kebutuhan paling dasar manusia, ternyata sangat rapuh ketika berhadapan dengan konflik bersenjata. Di tengah perang, pangan tidak lagi sekadar soal rasa atau tren seperti dalam ruang media sosial, melainkan berubah menjadi sesuatu yang langka, mahal, dan bahkan mematikan. Krisis pangan menjadi salah satu dampak paling nyata namun sering kali terlupakan dalam narasi besar peperangan (FAO, 2023).

    Perang tidak hanya menghancurkan bangunan dan infrastruktur, tetapi juga merusak sistem yang menopang kehidupan sehari-hari, termasuk produksi dan distribusi makanan. Ketika konflik terjadi, ladang-ladang pertanian bisa berubah menjadi medan tempur, petani terpaksa meninggalkan lahannya, dan rantai pasokan terputus. Dalam kondisi ini, makanan kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan yang stabil dan berubah menjadi komoditas yang diperebutkan (World Bank, 2022).

    Ketika Produksi Terhenti dan Distribusi Terputus

    Salah satu penyebab utama krisis pangan dalam situasi perang adalah terganggunya produksi. Pertanian yang seharusnya berjalan secara musiman dan terencana menjadi kacau akibat kekerasan dan ketidakstabilan. Lahan rusak, alat produksi hancur, dan tenaga kerja berkurang drastis karena masyarakat mengungsi atau terlibat langsung dalam konflik (FAO, 2023).

    Namun, masalah tidak berhenti di produksi. Distribusi makanan juga mengalami gangguan serius. Jalan-jalan utama bisa hancur, akses ke wilayah tertentu dibatasi, bahkan terjadi blokade yang secara sengaja menghambat masuknya bahan pangan. Dalam konteks ini, makanan tidak hanya langka karena tidak diproduksi, tetapi juga karena tidak bisa sampai ke tangan yang membutuhkan (WFP, 2023).

    Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pangan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada stabilitas sosial dan politik. Ketika perang merusak stabilitas tersebut, maka seluruh sistem ikut runtuh.

    Dampak Sosial: Dari Kelaparan hingga Ketidakstabilan

    Dampak paling langsung dari krisis pangan adalah meningkatnya angka kelaparan dan malnutrisi. Kelompok paling rentan; seperti anak-anak dan lansia menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam situasi ekstrem, dan masyarakat harus bertahan dengan makanan seadanya atau bahkan tidak makan sama sekali dalam jangka waktu tertentu (WFP, 2023).

    Namun, krisis pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan. Ia juga memicu masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya kemiskinan, konflik internal, dan ketidakstabilan politik. Ketika makanan menjadi langka dan mahal, masyarakat bisa mengalami kepanikan, protes, bahkan kerusuhan (World Bank, 2022).

    Dalam konteks ini, pangan tidak lagi sekadar kebutuhan biologis, tetapi juga faktor penentu stabilitas sebuah negara.

    Pangan sebagai Alat Kekuasaan

    Menariknya, dalam beberapa kasus, makanan bahkan digunakan sebagai alat politik dalam konflik. Akses terhadap pangan bisa dikendalikan untuk melemahkan lawan atau menekan kelompok tertentu. Blokade pangan, pembatasan distribusi, hingga penghancuran sumber produksi menjadi strategi yang digunakan dalam perang modern (Maxwell & Hailey, 2020).

    Fenomena ini memperlihatkan bagaimana makanan dapat berubah fungsi, dari sumber kehidupan menjadi instrumen kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, krisis pangan bukan hanya akibat perang, tetapi juga bagian dari strategi perang itu sendiri.

    Upaya Penanganan: Antara Bantuan dan Tantangan

    Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi krisis pangan di wilayah konflik, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga intervensi organisasi internasional. Bantuan pangan darurat sering kali menjadi solusi jangka pendek untuk menyelamatkan masyarakat dari kelaparan (WFP, 2023).

    Namun, distribusi bantuan tidak selalu berjalan mulus. Hambatan keamanan, akses terbatas, dan birokrasi sering kali memperlambat penyaluran bantuan. Selain itu, ketergantungan terhadap bantuan juga dapat menjadi masalah baru jika tidak diimbangi dengan pemulihan sistem pangan lokal (FAO, 2023).

    Refleksi: Ketahanan Pangan sebagai Isu Kemanusiaan

    Fenomena krisis pangan perang mengingatkan kita bahwa makanan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan global. Ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik, keamanan, dan kerja sama internasional.

    Jika dalam era media sosial makanan dapat menjadi simbol identitas dan gaya hidup, maka dalam situasi perang makanan kembali ke makna paling dasarnya: bertahan hidup. Perbedaan konteks ini menunjukkan betapa fleksibelnya makna makanan dalam kehidupan manusia.

    Pada akhirnya, krisis pangan bukan hanya soal kurangnya makanan, tetapi tentang rapuhnya sistem yang kita bangun. Oleh karena itu, menjaga perdamaian dan stabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa makanan tetap dapat diakses oleh semua orang.akibat 

    Menghargai makanan, dalam konteks ini, juga berarti menghargai kondisi yang memungkinkan makanan itu ada; termasuk perdamaian itu sendiri.

    Referensi 

    Food and Agriculture Organization. (2023). The state of food security and nutrition in the world 2023. FAO.

    Maxwell, D., & Hailey, P. (2020). Food security and livelihoods in complex emergencies. Routledge.

    World Bank. (2022). Food security update: War and global food crisis. World Bank Group.

    World Food Programme. (2023). Global report on food crises 2023. WFP.

  • Mengelola Sampah Makanan: Apakah Negara Takut Kehilangan Modal Politik?

    Makanan sisa katering. sumber: stock.adobe.com

    Pembahasan mengenai sampah makanan sering kali ditempatkan dalam ranah teknis dan moral: bagaimana memilah limbah, mengedukasi masyarakat agar tidak membuang makanan, atau mengolah sisa pangan menjadi kompos. Namun, pendekatan ini kerap mengabaikan satu dimensi penting, yaitu politik. Food waste bukan semata-mata hasil dari perilaku konsumsi individu, melainkan konsekuensi dari keputusan kebijakan publik yang mengatur produksi, distribusi, dan harga pangan (FAO, 2019).

    Dalam banyak kasus, negara tidak sepenuhnya gagal mengelola food waste—melainkan memilih untuk tidak menjadikannya prioritas. Pilihan ini tidak netral, tetapi sangat politis. Pengelolaan sampah makanan bersinggungan langsung dengan stabilitas harga pangan, kepentingan ekonomi, dan dinamika elektoral sehingga kerap diperlakukan secara setengah hati.

    Kebijakan Populis dan Produksi Berlebih

    Dalam politik pangan, keberhasilan pemerintah sering diukur melalui dua indikator sederhana: ketersediaan dan keterjangkauan harga. Pangan yang murah dan melimpah dipersepsikan sebagai simbol stabilitas dan keberhasilan negara. Logika ini mendorong kebijakan populis yang menekankan produksi berlebih sebagai bentuk pengamanan politik (Lang & Barling, 2012).

    Namun, produksi berlebih memiliki konsekuensi struktural. FAO (2022) mencatat bahwa salah satu penyumbang utama food waste adalah surplus di tingkat produksi dan distribusi, terutama ketika mekanisme pasar tidak mampu menyerap hasil panen secara efisien. Dalam konteks ini, makanan yang terbuang bukan kegagalan sistem semata, melainkan juga produk sampingan dari kebijakan yang lebih mengutamakan stabilitas jangka pendek daripada efisiensi jangka panjang.

    Food waste menjadi biaya yang “tidak terlihat” secara politik. Ia tidak memicu keresahan publik secara langsung dan jarang masuk dalam perdebatan elektoral. Akibatnya, pemborosan pangan dianggap lebih dapat diterima dibandingkan risiko kelangkaan yang berpotensi menimbulkan tekanan politik.

    Ketakutan terhadap Kenaikan Harga Pangan

    Upaya serius untuk mengurangi food waste sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas harga. Kebijakan seperti pengendalian produksi, pengaturan distribusi yang lebih ketat, atau redistribusi surplus pangan berisiko mengganggu mekanisme pasar. Dalam konteks politik, gangguan pasar pangan sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan legitimasi pemerintah (Clapp, 2016).

    Studi-studi tentang political economy of food menunjukkan bahwa negara cenderung mempertahankan sistem yang menghasilkan surplus, meskipun tidak efisien, demi menjaga harga tetap stabil (McMichael, 2013). Dengan demikian, food waste berfungsi sebagai semacam “buffer politik” sebagai penyangga yang menjaga sistem tetap aman dari gejolak harga dan protes publik.

    Politik Elektoral dan Cara Berpikir Jangka Pendek

    Masalah food waste juga berkaitan erat dengan cara kerja politik elektoral. Kebijakan pengelolaan sampah makanan membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil, sementara siklus politik berjalan relatif singkat. Dalam situasi ini, kebijakan yang dampaknya tidak langsung terlihat cenderung kalah prioritas dibandingkan program-program yang memberikan keuntungan politik instan (Pierson, 2004).

    Akibatnya, negara sering memilih pendekatan simbolik: kampanye kesadaran, program percontohan, atau pencantuman isu food waste dalam dokumen kebijakan tanpa implementasi yang konsisten. Langkah-langkah ini cukup untuk menunjukkan kepedulian, tetapi tidak cukup untuk mengubah struktur sistem pangan yang menghasilkan limbah secara sistemik.

    Mengapa Food Waste Sulit Dijadikan Agenda Politik?

    Food waste juga memiliki masalah visibilitas. Tidak seperti pembangunan fisik atau bantuan sosial, keberhasilan pengelolaan sampah makanan justru ditandai oleh sesuatu yang tidak terjadi—makanan yang tidak terbuang. Dalam politik yang sangat bergantung pada pencitraan dan simbol, ketiadaan sulit dikapitalisasi sebagai prestasi (Hajer, 2009).

    Selain itu, pengurangan food waste berpotensi menantang kepentingan aktor-aktor kuat dalam rantai pangan, mulai dari produsen besar hingga distributor. Menyentuh kepentingan ini memerlukan political will yang kuat, yang sering kali tidak sebanding dengan keuntungan elektoral yang diperoleh.

    Penutup: Food Waste dan Keberanian Politik

    Food waste bukan hanya persoalan lingkungan atau etika konsumsi, tetapi refleksi dari prioritas politik. Selama stabilitas jangka pendek dan popularitas elektoral menjadi pertimbangan utama, pengelolaan sampah makanan akan terus berada di pinggiran kebijakan publik. Padahal, pengurangan food waste merupakan bagian penting dari keadilan pangan dan keberlanjutan sistem pangan itu sendiri (FAO, 2019).

    Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah negara memiliki kapasitas untuk mengurangi food waste, melainkan apakah negara bersedia mengambil risiko politik untuk melakukannya. Dalam demokrasi, keberanian untuk berpikir jangka panjang mungkin tidak selalu populer—namun justru di situlah kualitas kebijakan publik diuji.

    Penulis: Shabina Salsabilla Pasaih Putri

    Referensi:

    Clapp, J. (2016). Food. Polity Press.

    FAO. (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

    FAO. (2022). Food Waste Index Report 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

    Hajer, M. A. (2009). Authoritative governance: Policy making in the age of mediatization. Oxford University Press.

    Lang, T., & Barling, D. (2012). Food security and food sustainability: Reformulating the debate. The Geographical Journal, 178(4), 313–326.

    McMichael, P. (2013). Food regimes and agrarian questions. Fernwood Publishing.

    Pierson, P. (2004). Politics in time: History, institutions, and social analysis. Princeton University Press.

  • Dari Meja Makan ke Tutupan Hutan: Food Waste, Konsumsi Berlebih, dan Deforestasi di Indonesia

    Dari Meja Makan ke Tutupan Hutan: Food Waste, Konsumsi Berlebih, dan Deforestasi di Indonesia

    Deforestation by the palm oil industry. Sumber: stock.adobe.com

    Mungkin kita jarang mengaitkan sisa makanan di piring dengan hutan yang hilang. Food waste sering dipahami sebagai persoalan domestik—nasi yang tidak habis, sayur yang basi di kulkas, atau makanan yang dibeli karena lapar mata. Padahal, dalam sistem pangan modern, food waste bukan hanya persoalan sisa makanan, tetapi bagian dari sistem konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan (FAO, 2022). Sisa makanan tidak berhenti di tempat sampah; ia terhubung dengan rantai produksi yang panjang, dan pada akhirnya, dengan deforestasi.

    Di sinilah food waste berhenti menjadi isu personal, dan mulai menjadi persoalan lingkungan.

    Ketika Membeli Lebih Banyak Terlihat “Normal”

    Dalam budaya konsumsi hari ini, membeli makanan dalam jumlah berlebih bukanlah sesuatu yang dianggap bermasalah. Promo, kemasan besar, dan kemudahan akses membuat konsumsi berlebih terasa wajar, bahkan efisien. Kita membeli “untuk jaga-jaga”, lalu lupa bahwa sebagian tidak akan pernah dikonsumsi.

    Namun, sistem pasar tidak mengenal kategori “makanan terbuang”. Yang tercatat hanyalah satu hal: pembelian. Ketika konsumen terus membeli—terlepas dari apakah makanan itu dimakan atau dibuang—pasar membacanya sebagai peningkatan permintaan (demand). Dalam konteks ini, food waste menciptakan ilusi kebutuhan: seolah-olah konsumsi pangan terus meningkat, padahal yang meningkat sering kali hanyalah pemborosan (UNEP, 2021).

    Demand Semu dan Produksi Berlebih

    Dalam logika ekonomi, permintaan adalah sinyal utama produksi. Ketika permintaan terlihat stabil atau meningkat, produsen akan merespons dengan meningkatkan output. Produksi pangan pun terus diperluas untuk menghindari kelangkaan dan menjaga keuntungan.

    Masalahnya, permintaan yang didorong oleh food waste adalah demand semu—ia tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan aktual masyarakat. Produksi yang merespons permintaan semu ini berujung pada penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, mulai dari air, energi, hingga lahan. Dalam skala besar, ketidakseimbangan ini menjadi salah satu tekanan utama dalam sistem pangan global (FAO, 2018).

    Sawit, Produksi Pangan, dan Deforestasi di Indonesia

    Di Indonesia, peningkatan produksi pangan tidak bisa dilepaskan dari isu pembukaan lahan. Salah satu contoh paling menonjol adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sawit merupakan komoditas strategis—digunakan dalam minyak goreng, makanan olahan, dan berbagai produk sehari-hari. Namun, ekspansinya sering terjadi dengan mengorbankan kawasan hutan.

    Dalam konteks Indonesia, ekspansi pertanian—termasuk perkebunan kelapa sawit—menjadi salah satu pendorong utama deforestasi (Austin et al., 2017). Ketika permintaan produk pangan olahan meningkat, produksi sawit ikut terdorong naik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hutan dikonversi menjadi lahan perkebunan, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan (Gaveau et al., 2016).

    Ironisnya, sebagian produk pangan berbasis sawit ini berkontribusi pada food waste, terutama di tingkat ritel dan rumah tangga. Dengan kata lain, hutan ditebang untuk memproduksi makanan yang tidak selalu dikonsumsi.

    Food Waste dalam Kerangka SDGs

    Fenomena food waste dan deforestasi beririsan langsung dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, SDG 12 (Responsible Consumption and Production) menekankan pentingnya pengurangan limbah makanan dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, SDG 15 (Life on Land) berfokus pada perlindungan ekosistem daratan dan upaya menghentikan deforestasi.

    Saat food waste dibiarkan, kedua tujuan ini saling berbenturan. Konsumsi yang tidak bertanggung jawab memperkuat produksi berlebih, yang pada akhirnya memberi tekanan pada hutan dan keanekaragaman hayati (United Nations, 2015).

    Rantai yang Sering Tak Terlihat

    Jika ditarik ke belakang, hubungan antara food waste dan deforestasi membentuk rantai sebab-akibat yang jelas: Food waste → pembelian berlebih → demand meningkat → produksi meningkat → ekspansi lahan → deforestasi.

    Rantai ini menunjukkan bahwa deforestasi bukan semata hasil keputusan industri besar, tetapi juga akumulasi dari pilihan konsumsi sehari-hari yang tampak sepele.

    Refleksi: Mengelola Konsumsi, Bukan Sekadar Makanan

    Mengurangi food waste bukan hanya soal menghabiskan makanan di piring, tetapi juga soal memperbaiki sinyal dalam sistem pangan. Ketika konsumsi menjadi lebih sadar dan terukur, tekanan terhadap produksi berlebih dapat ditekan. Dalam jangka panjang, hal ini berarti mengurangi kebutuhan pembukaan lahan baru dan menekan laju deforestasi.

    Food waste, dengan demikian, bukan sekadar sisa makanan. Ia adalah cerminan hubungan kita dengan sumber daya alam. Menghargai makanan berarti juga menghargai hutan, lahan, dan ekosistem yang menopangnya—bahkan ketika hubungan itu tidak selalu terlihat secara langsung.

    Penulis: Shabina Salsabilla Pasaih Putri

    Referensi:

    Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. S. (2017). Drivers of deforestation and forest degradation in Indonesia. Environmental Research Letters, 12(2), 024007. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa6b0d

    FAO. (2022). Food Waste Index Report 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

    FAO. (2018). Deforestation and Agriculture: Drivers and Responses. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

    UNEP. (2021). Food Waste Index Report 2021. United Nations Environment Programme.

    Gaveau, D. L. A., et al. (2016). Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. Scientific Reports, 6, 32017. https://doi.org/10.1038/srep32017

    United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

    Wilcove, D. S., & Koh, L. P. (2010). Addressing the threats to biodiversity from oil‐palm agriculture. Biodiversity and Conservation, 19(4), 999–1007. https://doi.org/10.1007/s10531-009-9760-x

  • Dari Konsumsi ke Kurasi: Makanan sebagai Identitas di Era Media Sosial

    Dari Konsumsi ke Kurasi: Makanan sebagai Identitas di Era Media Sosial

    Dubai Chocolate. sumber: stock.adobe.com 

    Mungkin teman-teman sudah tidak asing ketika mendengar istilah seperti Dubai Chocolate, Milk bun, atau Croffle—makanan yang sempat viral dan menjadi incaran banyak orang beberapa waktu lalu. Setiap kali tren makanan baru muncul di media sosial, antrean panjang di depan toko menjadi pemandangan biasa. Tak jarang, makanan dibeli bukan semata karena rasa, melainkan karena “semua orang juga makan itu.” Fenomena ini menunjukkan bagaimana makanan kini bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi juga sarana ekspresi diri, simbol status, bahkan alat untuk membangun citra sosial di dunia digital.

    Kita hidup di masa ketika makanan telah bertransformasi menjadi konten. Dari tampilan feed Instagram hingga review TikTok video, makanan diposisikan bukan hanya sebatas objek konsumsi, melainkan sebagai medium representasi gaya hidup (Abidin, 2021). Dalam ruang digital yang serba visual, makanan yang instagramable sering kali lebih bernilai daripada yang benar-benar sesuai selera. Maka, tak heran jika sebagian besar tren kuliner populer kian hari lahir dan mati di media sosial karena mudah viral dan mudah terlupakan. Dalam dunia yang dikendalikan algoritma, makan bukan lagi soal rasa, tetapi tentang bagaimana ia tampak di layar.

    Digital Food Management: Ketika Algoritma Mengatur Selera

    Di era digital, cara kita mengelola makanan berubah. Food management bukan hanya urusan dapur, distribusi, atau nutrisi, melainkan juga pengelolaan citra dan pengalaman kuliner dalam konteks digital. Restoran kini tidak cukup hanya menyajikan makanan lezat; mereka perlu memastikan visualnya menarik di kamera, pencahayaan pas, dan atmosfernya cocok untuk diunggah ke media sosial (Jang & Kim, 2020).

    Fenomena ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai digital food management: suatu proses pengelolaan makanan yang dipengaruhi oleh algoritma, tren daring, dan perilaku konsumen di platform digital. Restoran beradaptasi dengan menata ulang menu agar lebih viral-friendly, menggunakan influencer marketing, bahkan menyesuaikan warna piring dan pencahayaan ruangan untuk memastikan hasil foto terlihat menarik di kamera ponsel. Dengan kata lain, manajemen makanan kini bukan hanya tentang memenuhi perut, tetapi juga memenuhi ekspektasi visual.

    Dari sisi konsumen, digital food management muncul dalam bentuk perilaku kurasi, yaitu memilih makanan yang “layak tampil”, bukan sekadar yang sesuai selera. Kemudian, istilah the feed eats first muncul, yaitu ketika makanan tidak akan disentuh sebelum difoto dan diunggah. Dalam kerangka ini, makanan berfungsi ganda: sebagai objek konsumsi dan sebagai aset estetika digital. Kita tidak sekadar makan, tetapi juga “mengelola pengalaman makan” agar tampak menarik di ruang virtual (Cappellini & Parsons, 2022).

    Dari Tren ke Limbah: Ketika Rasa Tak Lagi Jadi Tujuan

    Ironisnya, di balik tren sosial media  mengenai makanan yang bergulir cepat, muncul masalah baru: food waste dari konsumsi impulsif. Banyak makanan viral dibeli hanya untuk dicoba satu kali, diabadikan, lalu ditinggalkan. Ketika rasa ternyata tidak sesuai ekspektasi, makanan pun berakhir di tempat sampah. Fenomena ini terjadi karena proses konsumsi sering kali didorong oleh rasa fear of missing out (takut ketinggalan), bukan kebutuhan atau selera personal (Silchenko, 2023).

    Contohnya, tren Dubai chocholate yang sempat viral karena tampilannya yang mewah dan menggoda di media sosial. Namun, banyak pembeli mengaku tidak benar-benar menyukai rasanya yang terlalu manis atau teksturnya yang berat. Hal serupa terjadi pada milk bun, roti isi lembut dengan krim manis yang banyak diunggah di TikTok. Setelah hype mereda, banyak gerai yang penjualannya menurun drastis karena konsumen sudah “pindah tren.”

    Masalah ada bukan pada produk, melainkan pada pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Makanan menjadi komoditas citra: dibeli untuk kepuasan visual sesaat, bukan untuk kebutuhan jangka panjang. Di sinilah kita melihat paradoks zaman digital, semakin banyak orang berbicara tentang mindful eating, namun perilaku konsumsi justru makin impulsif dan tidak efisien (FAO, 2022).

    Dalam konteks food management klasik, limbah muncul karena distribusi dan logistik yang buruk, maka di era digital limbah juga lahir dari dimensi sosial: keinginan untuk terlihat relevan. Waste bukan hanya sisa makanan fisik, tetapi juga sisa tren, sisa citra, juga sisa eksistensi digital.

    Refleksi: Dari Konsumsi ke Kurasi

    Fenomena ini menandakan pergeseran besar budaya: dari konsumsi sebagai kebutuhan menuju kurasi sebagai identitas. Kita tidak lagi makan semata untuk bertahan hidup, tetapi untuk membentuk persepsi tentang diri kita sendiri di hadapan orang lain. Makanan menjadi alat komunikasi sosial yang terintegrasi dengan budaya digital. Namun, dibalik estetika visual dan tren sesaat, ada pertanyaan yang perlu direnungkan: apa makna sejati dari makan di era media sosial?

    Bila dulu makanan dilihat sebagai simbol kebersamaan dan keberlangsungan hidup, kini ia menjadi simbol eksistensi digital. Hambatannya adalah bagaimana mengembalikan nilai makan sebagai pengalaman sosial yang bermakna tanpa kehilangan kesadaran akan keberlanjutan. Dalam konteks food management, ini berarti mengelola bukan hanya makanan, tapi juga kesadaran konsumsi (Isaac-Bamgboye et al., 2025).

    Dalam praktek konsumsi budaya dan kuliner, masyarakat dituntut untuk menjaga keseimbangan antara estetika dan etika—antara rasa ingin berbagi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menghargai makanan berarti juga menghargai sumber daya dibaliknya: petani, distribusi, bahan, dan tenaga. Ketika makanan hanya dilihat sebagai sarana kurasi diri, kita berisiko kehilangan hubungan manusiawi dengan apa yang kita konsumsi.

    Penulis: Shabina Salsabilla Pasaih Putri

    Referensi: 

    Abidin, C. (2021). The influencer industry: The quest for authenticity on social media. Stanford University Press.

    Cappellini, B., & Parsons, E. (2022). Food sharing and digital identities in the age of social media. Journal of Consumer Culture, 22(5), 1012–1030. https://doi.org/10.1177/14695405211025347

    FAO. (2022). Food Waste Index Report 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

    Isaac-Bamgboye, F. J., Onyeaka, H., Isaac-Bamgboye, I. T., Chukwugozie, D. C., & Afolayan, M. (2025). Upcycling technologies for food waste management: Safety, limitations, and current trends. Green Chemistry Letters and Reviews, 18(1), 2533894. https://doi.org/10.1080/17518253.2024.2533894

    Jang, S. S., & Kim, J. (2020). Food aesthetics and consumer experience in the digital age. International Journal of Hospitality Management, 90, 102612. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102612

    Johnston, J., & Goodman, M. K. (2015). Spectacular foodscapes: Food, identity, and performance on social media. Cultural Studies, 29(1), 25–45. https://doi.org/10.1080/09502386.2014.887923

    Silchenko, K. (2023). Consuming the trend: Food virality and waste culture on social media. Media, Culture & Society, 45(3), 487–505. https://doi.org/10.1177/01634437221137562