Makanan sisa katering. sumber: stock.adobe.com
Pembahasan mengenai sampah makanan sering kali ditempatkan dalam ranah teknis dan moral: bagaimana memilah limbah, mengedukasi masyarakat agar tidak membuang makanan, atau mengolah sisa pangan menjadi kompos. Namun, pendekatan ini kerap mengabaikan satu dimensi penting, yaitu politik. Food waste bukan semata-mata hasil dari perilaku konsumsi individu, melainkan konsekuensi dari keputusan kebijakan publik yang mengatur produksi, distribusi, dan harga pangan (FAO, 2019).
Dalam banyak kasus, negara tidak sepenuhnya gagal mengelola food waste—melainkan memilih untuk tidak menjadikannya prioritas. Pilihan ini tidak netral, tetapi sangat politis. Pengelolaan sampah makanan bersinggungan langsung dengan stabilitas harga pangan, kepentingan ekonomi, dan dinamika elektoral sehingga kerap diperlakukan secara setengah hati.
Kebijakan Populis dan Produksi Berlebih
Dalam politik pangan, keberhasilan pemerintah sering diukur melalui dua indikator sederhana: ketersediaan dan keterjangkauan harga. Pangan yang murah dan melimpah dipersepsikan sebagai simbol stabilitas dan keberhasilan negara. Logika ini mendorong kebijakan populis yang menekankan produksi berlebih sebagai bentuk pengamanan politik (Lang & Barling, 2012).
Namun, produksi berlebih memiliki konsekuensi struktural. FAO (2022) mencatat bahwa salah satu penyumbang utama food waste adalah surplus di tingkat produksi dan distribusi, terutama ketika mekanisme pasar tidak mampu menyerap hasil panen secara efisien. Dalam konteks ini, makanan yang terbuang bukan kegagalan sistem semata, melainkan juga produk sampingan dari kebijakan yang lebih mengutamakan stabilitas jangka pendek daripada efisiensi jangka panjang.
Food waste menjadi biaya yang “tidak terlihat” secara politik. Ia tidak memicu keresahan publik secara langsung dan jarang masuk dalam perdebatan elektoral. Akibatnya, pemborosan pangan dianggap lebih dapat diterima dibandingkan risiko kelangkaan yang berpotensi menimbulkan tekanan politik.
Ketakutan terhadap Kenaikan Harga Pangan
Upaya serius untuk mengurangi food waste sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas harga. Kebijakan seperti pengendalian produksi, pengaturan distribusi yang lebih ketat, atau redistribusi surplus pangan berisiko mengganggu mekanisme pasar. Dalam konteks politik, gangguan pasar pangan sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan legitimasi pemerintah (Clapp, 2016).
Studi-studi tentang political economy of food menunjukkan bahwa negara cenderung mempertahankan sistem yang menghasilkan surplus, meskipun tidak efisien, demi menjaga harga tetap stabil (McMichael, 2013). Dengan demikian, food waste berfungsi sebagai semacam “buffer politik” sebagai penyangga yang menjaga sistem tetap aman dari gejolak harga dan protes publik.
Politik Elektoral dan Cara Berpikir Jangka Pendek
Masalah food waste juga berkaitan erat dengan cara kerja politik elektoral. Kebijakan pengelolaan sampah makanan membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil, sementara siklus politik berjalan relatif singkat. Dalam situasi ini, kebijakan yang dampaknya tidak langsung terlihat cenderung kalah prioritas dibandingkan program-program yang memberikan keuntungan politik instan (Pierson, 2004).
Akibatnya, negara sering memilih pendekatan simbolik: kampanye kesadaran, program percontohan, atau pencantuman isu food waste dalam dokumen kebijakan tanpa implementasi yang konsisten. Langkah-langkah ini cukup untuk menunjukkan kepedulian, tetapi tidak cukup untuk mengubah struktur sistem pangan yang menghasilkan limbah secara sistemik.
Mengapa Food Waste Sulit Dijadikan Agenda Politik?
Food waste juga memiliki masalah visibilitas. Tidak seperti pembangunan fisik atau bantuan sosial, keberhasilan pengelolaan sampah makanan justru ditandai oleh sesuatu yang tidak terjadi—makanan yang tidak terbuang. Dalam politik yang sangat bergantung pada pencitraan dan simbol, ketiadaan sulit dikapitalisasi sebagai prestasi (Hajer, 2009).
Selain itu, pengurangan food waste berpotensi menantang kepentingan aktor-aktor kuat dalam rantai pangan, mulai dari produsen besar hingga distributor. Menyentuh kepentingan ini memerlukan political will yang kuat, yang sering kali tidak sebanding dengan keuntungan elektoral yang diperoleh.
Penutup: Food Waste dan Keberanian Politik
Food waste bukan hanya persoalan lingkungan atau etika konsumsi, tetapi refleksi dari prioritas politik. Selama stabilitas jangka pendek dan popularitas elektoral menjadi pertimbangan utama, pengelolaan sampah makanan akan terus berada di pinggiran kebijakan publik. Padahal, pengurangan food waste merupakan bagian penting dari keadilan pangan dan keberlanjutan sistem pangan itu sendiri (FAO, 2019).
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah negara memiliki kapasitas untuk mengurangi food waste, melainkan apakah negara bersedia mengambil risiko politik untuk melakukannya. Dalam demokrasi, keberanian untuk berpikir jangka panjang mungkin tidak selalu populer—namun justru di situlah kualitas kebijakan publik diuji.
Penulis: Shabina Salsabilla Pasaih Putri
Referensi:
Clapp, J. (2016). Food. Polity Press.
FAO. (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
FAO. (2022). Food Waste Index Report 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Hajer, M. A. (2009). Authoritative governance: Policy making in the age of mediatization. Oxford University Press.
Lang, T., & Barling, D. (2012). Food security and food sustainability: Reformulating the debate. The Geographical Journal, 178(4), 313–326.
McMichael, P. (2013). Food regimes and agrarian questions. Fernwood Publishing.
Pierson, P. (2004). Politics in time: History, institutions, and social analysis. Princeton University Press.
Leave a Reply